JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengarahkan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian untuk mengembangkan hilirisasi tujuh komoditas utama yang sebagian besar masih dikelola oleh perkebunan rakyat. Komoditas yang dimaksud meliputi tebu, kelapa, kopi, lada, kakao, jambu mete, dan pala.
Direktur Perlindungan Perkebunan, Hendratmojo Bagus Hudoro, menjelaskan bahwa targetnya adalah meniru keberhasilan perkebunan kelapa sawit.
“Kalau bisa pertumbuhannya menyerupai pengembangan sawit, Indonesia berpotensi menjadi negara adidaya di bidang agraris,” ujarnya.
Tujuan utama instruksi ini adalah meningkatkan nilai tambah dari setiap komoditas, menciptakan peluang investasi, serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
Model kemitraan inti-plasma pada perkebunan sawit menjadi contoh yang dianggap efektif karena mampu menjamin keberlanjutan produksi dan minat investor tetap tinggi.
Tantangan Pengembangan Hilirisasi di Luar Kelapa Sawit
Meski kelapa sawit berhasil menarik banyak investor, komoditas lain masih relatif kurang dilirik. Hendratmojo menekankan bahwa hilirisasi tidak dapat berjalan optimal tanpa penguatan sisi hulu atau perkebunan itu sendiri.
Saat ini, sebagian besar tanaman sudah tua dan memerlukan peremajaan. Tanpa pembangunan kebun yang berkelanjutan, investasi di hilir berupa pabrik atau fasilitas pengolahan tidak akan terjamin pasokan bahan bakunya.
“Sekarang belum ada intensifikasi, karena kami membangun kebun dari awal. Tahun 2035 baru akan fokus pada investasi hilirisasi. Pabrik mudah dibangun, tapi siapa menjamin keberlanjutan bahan baku?” ungkap Hendratmojo.
Oleh karena itu, fokus dua sampai tiga tahun ke depan akan diarahkan pada peremajaan dan penguatan struktur perkebunan rakyat agar komoditas dapat diproses lebih lanjut.
Kelapa Sawit sebagai Contoh Keberhasilan dan Produktivitas
Kelapa sawit menjadi komoditas unggulan karena produktivitasnya yang tinggi dibanding minyak nabati lain. Data Ditjen Perkebunan mencatat luas tutupan kelapa sawit mencapai 16,83 juta hektar dengan estimasi produksi 48,12 juta ton CPO pada 2025.
Namun, kapasitas yang optimal baru sekitar 67 persen. Produktivitas rata-rata 3,6 ton per hektar membuat kelapa sawit efisien dalam pemanfaatan lahan, dengan kebutuhan sekitar 0,26–0,3 hektar untuk menghasilkan satu ton CPO per tahun.
Industri kelapa sawit juga memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi nasional. Berdasarkan BPS, sektor ini menyerap 9,7 juta tenaga kerja langsung dan 6,8 juta tenaga kerja tidak langsung.
Hal ini menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk mempertahankan produktivitas dan keberlanjutan tata kelola, sekaligus menjadikan kelapa sawit sebagai model pengembangan hilirisasi komoditas lain.
Strategi Penguatan Perkebunan Rakyat
Penguatan perkebunan rakyat menjadi kunci keberhasilan hilirisasi tujuh komoditas yang diinstruksikan Presiden. Peremajaan tanaman tua, pembangunan kebun baru, dan penataan kemitraan inti-plasma akan diterapkan.
Strategi ini tidak hanya menjamin keberlanjutan produksi, tetapi juga menarik minat investor untuk mendukung industri hilir.
Pendekatan ini melibatkan penguatan kapasitas petani, pelatihan teknis, dan pemanfaatan teknologi pertanian modern. Dengan membangun fondasi hulu yang kokoh, komoditas seperti tebu, kopi, dan kakao dapat dikembangkan menjadi produk olahan dengan nilai tambah tinggi.
Selain itu, peningkatan kualitas perkebunan rakyat akan mempermudah Kementan merencanakan investasi pabrik pengolahan dan distribusi skala nasional.
Prospek Hilirisasi dan Dampak Ekonomi
Hilirisasi tujuh komoditas diharapkan menciptakan efek ekonomi berkelanjutan bagi rakyat dan negara. Model kelapa sawit menunjukkan bahwa pengelolaan terpadu dari hulu ke hilir mampu meningkatkan PDB sektor pertanian, membuka lapangan kerja, dan memperluas ekspor. Jika diterapkan pada komoditas lain, potensi serupa dapat diwujudkan.
Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa keberhasilan hilirisasi membutuhkan koordinasi antara pemerintah, petani, dan investor.
Dengan fondasi hulu yang kuat, hilirisasi akan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, memaksimalkan nilai tambah, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Keberlanjutan produksi juga menjamin stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perkebunan rakyat.
